JAKARTA, topik nusantara
– Tiga tokoh dari Gabungan Organisasi Masyarakat sipil yang menangani bidang pertahanan menggelar demonstrasi selama sidang kerja revisi UU Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Fairmont Hotel, Jakarta, terjadi pada hari Sabtu, 15 Maret 2025.
Mereka mencoba memasuki ruangan rapat yang ada di Ruby 1 dan 2 guna mengungkapkan penentangan mereka terhadap perubahan dalam agenda diskusi itu.
Seorangaktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bernama Andrie Yunus, memakai busana berwarna hitam lengkap ketika berusaha menembusi barisan pengamanan.
Dipantau dari tayangan program
Sapa Indonesia Akhir Pekan
di
KompasTV,
Pada Minggu (16/3/2025) pagi, usahanya terhalangi ketika dia dihadapkan dengan dua pegawai yang memakai baju batik. Dia pun sempat tersungkur akibat tertendang dan sampai jatuh ke lantai, tetapi kemudian berhasil bangkit lagi.
“Hei, kau dorang, temen-temen, gimana kita dikte terus begitu?” katanya.
Andrie beserta duaaktivis lainnya melanjutkan demonstrasinya di depan gerbang pertemuan yang sudah dikunci erat. Mereka dengan keras menyuarakan permintaan untuk mengakhiri diskusi tentang Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).
“Kami menolak diskusi berlangsung di sini. Kami tidak setuju dengan dwifungsi ABRI,” katanya keras. “Bapak ibu, tolong hentikan pembicaraan tentang dwifungsi dalam Rancangan Undang-Undang TNI, mohon hentikannya, hentikannya,” tambahnya.
“Saya mengharapkan untuk diberhentikannya hal ini karena diselenggarakan tanpa pemberitahuan dan bersifat tertutup,” katanya kembali.
Aliansi Masyarakat Sipil menganggap bahwa memilih tempat diskusi di sebuah hotel berkelas mencerminkan kurangnya keterbukaan dalam menyusun keputusan-keputusan penting yang memiliki dampak besar.
Kepada
KompasTV
, Andrie menegaskan bahwa tindakan mereka adalah bentuk peringatan kepada DPR untuk tidak tergesa-gesa dalam merevisi undang-undang tersebut.
Kemarin Kamis, kami diperoleh informasi tentang adanya suatu pertemuan yang akan berjalan selama tiga hari pada masa cuti, mulai Jumat sampai sekarang. Informasi tersebut bahkan hanya berhasil kami terima melalui sumber teman jurnalistik kami.
“Andaikan tak ada transparansi dari sisi DPR ataupun pemerintahan mengenai tahapan registrasi yang tengah dilangsungkan. Kami mendesak DPR supaya menghentikan diskusinya tentang penyempurnaan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, sebab substansinya dinilai cukup merepotkan dan gagal merespons usaha perbaikan lembaga militer sesuai dengan arah reformasi sektor pertahanan,” ungkap Andrie seperti ditampilkan dalam siaran televisi tersebut.
Sapa Indonesia Akhir Pekan
, Minggu (16/3) pagi.
Andrie menegaskan bahwa diskusi tentang Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di salah satu hotel itu sepertinya mencoba untuk menyembunyikan hal-hal tertentu. Dia mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip transparansi selama proses pendaftaran.
“We found it suspicious, as though something was being hidden, as though some information was being kept secret. It’s important to remember that during the registration process formation, transparency principles must be present,” explained Andrie who also serves as the Head of Legal Division at Kontras.
“Hingga saat ini, Kamis belum menerima naskah akademik dan draf rancangan undang-undang yang seharusnya dipublikasikan kepada publik,” katanya.
